Pembentukan Pengurus FKUB Riau, Dinilai Memiliki Potensi Memecah Kerukunan Umat Beragama

Pembentukan Pengurus FKUB Riau, Dinilai Memiliki Potensi Memecah Kerukunan Umat Beragama

Pekanbaru – Pembentukan pengurus Forum Kerukunan Umat beragama yang diselenggarakan di Ruang Rapat Rumah Jabatan Wakil Gubernur Riau jalan Sisinga Magaraja Pekanbaru, Selasa (8/6/21) diduga tidak sah dan cacat hukum.

Pasalnya Pemerintah Provinsi Riau yang menjadi fasilitator untuk pembentukan pengurus dan pemilihan ketua FKUB tersebut tidak mengundang seluruh perwakilan agama yang di akui didalam Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat.

Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Riau tidak mengundang perwakilan dari agama Katolik dan tidak dihadiri dari agama konghucu, ironisnya lagi surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau yang memiliki legitimasi untuk mengutus perwakilan dari agama Islam tidak di akui oleh Pemprov Riau, dimana seluruh nama yang di rekomendasikan oleh MUI Riau, tidak satupun di undang oleh Pemprov Riau untuk menjadi pengurus sekaligus peserta pemilihan ketua FKUB Provinsi Riau periode 2021-2024.

Atas kejadian tersebut menimbulkan reaksi dari pemimpin agama. Mereka mempertanyakan maksud dari Pemprov Riau kenapa perwakilan agama Katolik tidak di undang dan dari agama Konghucu tidak mau menghadiri, serta mengabaikan surat resmi dari MUI Riau.

Berdasarkan informasi yang diterima awak media, Selasa (8/6/21), dari salah satu pemimpin agama yang tidak ingin disebut namanya mengatakan ada kejanggalan saat pemilihan ketua FKUB itu, seharusnya untuk menjadi pengurus FKUB harus mendapat surat rekomendasi lembaga agama yang memayungi semua organisasi keagamaan, namun kata dia, delegasi dari agama islam, bukan dari rekomendasi MUI Riau, melainkan dari Ormas Islam, sementara untuk agama lain diminta utusan dari lembaga agamanya.

Artinya, jika agama islam, maka yang mengeluarkan rekomendasi adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), dari agama Kristen, rekomendasi dikeluarkan oleh Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), dari agama Katholik, rekomendasi dari Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), dari agama Buda, Rekomendasi dari Walubi, dari agama Hindu rekomendasi dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan dari agama khonghucu rekomendasi dikeluarkan oleh majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) 

Ketua MUI Riau Prof. Ilyas Husti ketika di konfirmasi oleh Para pemimpin agama di Riau terkait delegasi yang menghadiri rapat di rumah dinas Wakil Gunernur Riau itu mengatakan bahwa semua perwakilan dari agama islam yang ada di rapat tersebut bukan rekomendasi dari MUI, bahkan dikatakannya MUI Riau tidak tahu bahwa telah diselenggarakannya rapat pemilihan ketua FKUB itu.

“MUI Riau telah mengirimkan surat rekomendasi kepada pemprov Riau melalui Kesbangpol Riau untuk menjadi pengurus FKUB sejumlah 15 orang delegasi, namun hingga rapat pembentukan pengurus FKUB di rumah dinas Wakil Gubernur, MUI Riau tidak mengetahui telah terjadi rapat itu dan delegasi yang telah direkomendasikan tidak satupun mendapat undangan untuk pembentukan pengurus FKUB Provinsi Riau periode 2021-2024, "ungkap Ilyas Husti.

Perwakilan dari agama khonghucu yang tidak menghadiri rapat di rumah Dinas Wakil Gubernur Riau itu terungkap bahwa, adanya kejanggalan, dimana delegasi yang direkomendasikan oleh MUI Riau yang memiliki legitimasi untuk mengutus perwakilan dari umat islam tidak seorangpun di undang, yang terlihat dari daftar absensi peserta rapat, dan perwakilan dari agama Khatolit tidak diundang, maka mereka menarik diri dari rapat tersebut.

Berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi, para pemimpin agama di Provinsi Riau menolak keputusan rapat pembentukan kepengurusan FKUB yang diselenggarakan di Rumah Dinas Wakil Gubernur Riau, karena dinilai berpotensi memecah kerukunan umat beragama di Provinsi Riau yang selama ini telah terjalin dengan harmonis dan mengangkangi Surat keputusan Bersama menteri Agama dan Menteri Dalam negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006, dimana kepengurusan FKUB bisa dibentuk jika dihadiri oleh enam perwakilan agama yang mendapat rekomendasi dari lembaga kegamaan masing-masing.(Red)

Komentar Via Facebook :