Bem se Riau dan HMI Bertemu Kadis DLHK Bahas Penertiban Sawit Illegal di Riau

Bem se Riau dan HMI Bertemu Kadis DLHK Bahas Penertiban Sawit Illegal di Riau

Pekanbaru,Ceritariau.com,ALIANSI BEM se RIAU audiensi dengan kadis lingkungan hidup dan kehutanan provinsi riau bahas terkait penertiban 1,2 juta Hektar sawit illegal di riau. Rabu (26/8/20). 

Selain perwakilan beberapa presiden mahaiswa ketua umum HMI cabang pekanbaru juga turut hadir dalam pertemuan yang di gelar di ruang rapat kantor dinas lingkungan hidup dan kehutanan provinsi riau.

Maamun Murod selaku kadis lingkungan hidup dan kehutanan menyambut baik dan mengapresiasi kehadiran BEM se riau dan HMI cabang pekanbaru yang sudah memberikan semangat dan saran dalam pertemuan tersebut.

“DLHK sangat mengapresiasi  kehadiran sebagian besar BEM se Riau dan HMI cabang pekanbaru yang berkenan memberikan spirit sehingga ini menambah semangat untuk melakukan tindakan pelestarian hutan diriau khususnya,"kata Murod. 

Selanjutnya Murod menyampaikan pihaknya akan terus mendalami persoalan perkebunan sawit illegal dan akan menyelesaikanya dengan melibatkan multi pihak.

“Bahwa terkait penanganan kebun illegal ini akan dilakukan pencermatan secara lebih mendalam, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan melibatkan multi pihak. DLHK sangat paham betul permasalahan yang dihadapi tidak mudah bahkan sangat kompleks sehingga perlu penanganan secara komprehensif dan terintegrasi, Begitu,"tandas Murod. 

Sementara Amir Aripin Harahap selaku koordinator pusat aliansi Bem se riau menyampaikan pihaknya akan terus mengawal dan mendesak percepatan penertiban sawit illegal.

“kita apresiasilah pak kadis DLHK sebab sudah bersedia berdiskusi dengan Bem se riau, jadi kita mendesak percepatan penertiban sawit illegal yang 1,2 juta hektar itu dan kita kawal sampai tuntas. Jangan sampai satgas penertiban sawit illegal itu senyap-senyap aja nanti publik curiga. Itulah yang kita ingatkan pada pak kadis tadi. Tidak boleh ada pembiaran,” Tegas Amir Harahap. 

“Kesimpulan dari pertemuan kita tadi bahwa pak kadis sepakat untuk melibatkan mahasiswa dalam proses penertiban sawit illegal itu, tentunya kita minta penyelesaiannya harus transparanlah. Apalagi data yang di sampaikan oleh pak kadis tadi berdasarkan hasil investigasi DLHK dari 1,2 juta hektar itu, 70% merupakan kebun masyarakat, 20 % kebun masyarakat menengah ke atas, dan 10% dikuasai oleh koorporasi. Saran kita penyelesaiannya tidak boleh di sama ratakan. satgas harus punya solusi terhadap masyarakat kecil yang hanya menguasai 2 hektar untuk nafkah keluarga dan biaya anaknya sekolah itu gimana?. Terhadap masyarakat secara individu yang menguasai 100 hektar misalnya, solusinya apa? Dan terhadap perusahaan itu solusinya apa?
Ini yang mesti di pikirkan, maka satgas harus satukan persepsi.
Agar ada langkah konkrit dan titik terang penyelesaian sawit illegal ini,"tutup Amir Harahap.(Romi)

Komentar Via Facebook :