Mahasiswa Minta Polda Riau Usut Dugaan Ijazah Palsu Asri Auzar dan Afrizal Sintong

Mahasiswa Minta Polda Riau Usut Dugaan Ijazah Palsu Asri Auzar dan Afrizal Sintong

Pekanbaru,ceritariau.com - Sekitar belasan orang melakukan aksi unjukrasa menyampaikan "Pernyataan Sikap Mahasiswa Rokan Hilir Bergerak Menuju PILKADA Rokan Hilir Bermartabat" di depan Kantor Polda Riau Provinsi Riau jalan Sudirman, Pekanbaru, Senin (29/11/20).

Dalam aksinya Gerakan Pilkada Berintegritas Riau 2020 mengangkat isu dan temuan yang terjadi pada Pilkada di Kabupaten Rokan Hilir, Riau. 

“Pilkada berintegritas hanya bisa dicapai dengan syarat penyelenggara pilkada yang berintegritas dan juga peserta (paslon) pilkada yang berintegritas. Jadi penting untuk menelusuri rekam jejaknya,” ucap Abay Koordinator Aksi Gerakan Pilkada Berintegritas Riau 2020.

Ia menyatakan, pihaknya mengemukakan tentang sejumlah indikasi dan temuan awal yang diperoleh dari pelaksanaan Pilkada di Rokan Hilir. Seperti ada kecurigaan terhadap penggunaan ijazah pendidikan dari dua peserta pilkada. Yakni terhadap calon Bupati Rokan Hilir, Asri Auzar dan calon Bupati Rokan Hilir, Afrizal. 

Dari hasil penelusuran dokumen dan informasi ada kejanggalan yang memicu kecurigaan yang mana Asri Auzar tidak menggunakan ijazah akademik S1 (SH) dan gelar akademik S2 (M.Si) miliknya. Diketahui pada saat pendaftaran awal, Asri menyertakan kedua ijazah tersebut. Kedua ijazah tersebut (S1 dan S2) juga dipakainya saat mencalonkan diri dalam pemilu legislatif DPRD Riau pada tahun 2019 dan Asri terpilih sebagai anggota DPRD Riau," jelasnya. 

Dikatakan Abay, saat penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati, KPU Rokan Hilir tidak mencantumkan ijazah S1 dan S2 milik Asri tersebut. Pihaknya menduga terjadi penarikan dokumen ijazah pada proses perbaikan berkas administrasi calon kepala daerah sebelum calon ditetapkan. 

Hal ini bisa dilihat dari Keputusan KPU Rokan Hilir nomor: 178/PL.02.3-Kpt/1407/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rikan Hilir, dimana KPU Rohil yang hanya menetapkan nama H. Asri Auzar, tanpa disertai gelar S1 dan S2. 

“Ini menimbulkan pertanyaan publik sekaligus kecurigaan publik. Sehingga kami berharap pihak terkait dan aparat hukum menelusuri soal ijazah ini. Bagi kami, integritas calon kepala daerah amat penting," kata Pagar. 

Temuan selanjutnya, yakni pada ijazah pendidikan yang dipakai oleh calon bupati Afrizal. Dari hasil penelusuran ada kejanggalan yang serius pada penggunaan ijazah Paket C yang dipakai oleh Afrizal pada saat ia mencalonkan diri dan terpilih sebagai anggota DPRD Rokan Hilir periode 2014-2019 lalu. 

Diketahui, proses pendaftaran sebagai caleg saat itu dilakukan pada tahun 2013. Dari penelurusan yang dilakukan, Afrizal diduga baru memiliki ijazah Paket C yang diterbitkan pada 20 September 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. 

" Pertanyaannya ijazah apa yang dipakai oleh Afrizal saat mendaftar caleg pada tahun 2013 tersebut?. Sementara ijazah Paket C Afrizal diduga baru terbit pada 20 September 2014, jauh setelah proses pendaftaran caleg selesai. Ini kan aneh,” terang Abay. 

Ia juga mempertanyakan KPU Rokan Hilir pada tahun 2013 yang meloloskan Afrizal sebagai caleg saat itu. Pada pemilu 2014, Ketua KPU Rokan Hilir dijabat oleh Azhar Syakban alias Wak Atan. Azhar Syakban alias Wak Atan adalah ayah kandung dari Sulaiman yang merupakan calon Wakil Bupati Rokan Hilir mendampingi Afrizal sebagai calon Bupati Rokan HIlir pada pilkada Rohil 2020 tahun ini. 

“Kami tidak menuduh dan menjustifikasi temuan soal ijazah kedua calon bupati tersebut. Kami hanya meminta agar aparat dan otoritas terkait melakukan penelusuran dan proses lebih lanjut. Karena memang diduga ada kejanggalan yang serius dan perlu diklarifikasi,” tutur Abay. 

Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan soal dana beasiswa mahasiswa Rokan Hilir yang sempat diprotes dan didemo oleh mahasiswa beberapa hari lalu. Tudingan mahasiswa yang menyebut adanya penyimpangan dan double penerimaan dana beasiswa oleh sejumlah mahasiswa tertentu semestinya didalami oleh aparat terkait. 

“Dalam hal ini patut pula ditelusuri apakah ini terkait dengan pasangan inkumben. Dan harus dibuktikan apakah ada unsur kerugian negara dari tuduhan penyimpangan yang dilayangkan oleh para mahasiswa tersebut,” jelas Abay. 

Pihaknya juga menyerukan kepada penyelenggara Pilkada di Rohil yakni Bawaslu dan KPU Rohil untuk memastikan bisa bekerja secara adil dan netral. Soalnya, tanpa independensi dan netralitas penyelenggara pilkada di Rohil, maka kompetisi tidak berlangsung secara fair. 

“Kami minta adanya supervisi dan pemantauan khusus terhadap penyelenggara pilkada di Rohil. Ini untuk memastikan soal isu-isu yang beredar soal netralitas penyelenggara. Kami berharap Bawaslu Riau serius melakukan supervisi,” tandas Abay. 

Dalam aksi damai di Polda Riau, Abay menyampaikan informasi dan indikasi temuan pihaknya yang menyangkut dugaan adanya tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. 

Ditempat yang sama, Kordinator Umum (Kordum) Memet menyampaikan, kami 
MENOLAK :
1) Pemimpin atau Calon Bupati Rokan Hilir Yang Menggunakan Izazah Tidak Sesuai Dengan Pendidikan Yang Telah Ditempuh. Diduga Penggunaan Izazah Tidak Sesuai Dengan Pendidikan Yang DiTempuh atau ijazah palsu DiGunakan Saudara Asri Auzar dan Afrizal Sintong sebagai Calon Bupati Rokan Hilir. 
2) Pemimpin atau Calon Bupati Rokan Hilir Menggunakan Politik Uang. Kami Mahasiswa Rokan Hilir memiliki Cita-cita mulia TerwujudNya Pilkada Rokan Hilir Bermartabat dan Negeri Seribu Kubah yang Religius dan Sejahtera.
3) Meminta Kepada Kapolda Riau Untuk Mengawasi Pilkada Rokan Hilir Demi Terwujud Nya Pilkada Bermartabat.

Dikatakan lagi, Sikap Kami Sebagai Mahasiswa Rokan Hilir Menuju PILKADA Rokan Hilir Bermartabat. Dan kami meminta Kapolda Riau untuk terus mengawasi Pilkada Rokan Hilir demi terwujudnya Pilkada Rokan Hilir bermartabat dan menindak Oknum-oknum nakal dalam Pilkada Rokan Hilir, "tutup Memet.(Romi)

Komentar Via Facebook :