OTT Gubernur Riau Abdul Wahid, KNPI Riau Serukan Dukungan Penuh Untuk Pemberantasan Korupsi

Pekanbaru — Awal pekan November 2025 berubah menjadi babak kelam bagi Provinsi Riau. Senin siang, 3 November 2025, publik dikejutkan oleh Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid beserta sembilan orang lainnya, termasuk Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau, Muhammad Arief Setiawan, ST, MT.

Operasi senyap itu berlangsung sekitar pukul 13.00 WIB di Kantor Dinas PUPR Riau, Jl. Sudirman, Pekanbaru. Tim KPK yang turun langsung dari Jakarta mengamankan sejumlah pejabat serta pihak swasta yang diduga terlibat dalam praktik penerimaan fee proyek bernilai puluhan miliar rupiah. Sumber kuat di internal penegak hukum menyebut, OTT tersebut terkait proyek-proyek infrastruktur Dinas PUPR yang diduga diwarnai suap, gratifikasi, dan permainan “fee” dari proyek dana pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Riau.

Dalam operasi tersebut, KPK menyita sejumlah uang tunai sebagai barang bukti, sementara Abdul Wahid disebut diamankan langsung di lokasi bersama Kadis PUPR Arief Setiawan dan beberapa pejabat pelaksana proyek.

Hingga Senin malam, tim KPK masih berada di Pekanbaru untuk pemeriksaan awal. Seluruh pihak yang diamankan dijadwalkan dibawa ke Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Selasa pagi (4/11/2025) guna menjalani pemeriksaan intensif.

“KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka,” ungkap Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dalam pernyataan singkat di Jakarta.

Penangkapan Abdul Wahid menjadikannya Gubernur Riau keempat yang dijerat KPK, menyusul jejak Rusli Zainal, Annas Maamun, dan Syamsuar. Riau pun kembali tercoreng oleh praktik korupsi di level tertinggi pemerintahan daerahnya.

Kasus ini memperkuat anggapan publik bahwa “tradisi gelap fee proyek” masih mengakar kuat di lingkungan birokrasi Riau.

Sumber di internal pemerintahan menyebut bahwa Kadis PUPR Arief Setiawan memegang kendali penuh atas proyek-proyek bernilai fantastis, dan diduga menjadi pintu masuk aliran dana tidak sah kepada pejabat tinggi provinsi. Dugaan praktik “bagi fee” dari proyek-proyek yang dibiayai APBD itu kini menjadi fokus utama penyidik KPK.

Di tengah gegap gempita pemberitaan OTT itu, Ketua DPD KNPI Provinsi Riau, Larshen Yunus, tampil di hadapan kamera wartawan dan menyampaikan seruan tegas kepada publik.

> “Sahabat-sahabat semua, hari ini Senin 3 November 2025, kami dari elemen pemuda DPD KNPI Riau menyampaikan tahniah dan selamat kepada KPK. Baru tadi, KPK melaksanakan operasi senyap, OTT, dan kabarnya Gubernur Riau beserta pejabat teras ikut diseret. Ini momentum bersejarah untuk Riau,” ujar Larshen Yunus lantang.

“Mari kita dukung KPK agar jangan ada lagi pejabat yang bermain-main dengan uang rakyat. KNPI Riau bersama rakyat: BERANI JUJUR, HEBAT MEREKA!”

Seruan tersebut sontak mendapat sambutan luas di kalangan aktivis dan masyarakat sipil. Banyak pihak menilai, OTT ini menjadi sinyal keras dari KPK bahwa Riau tidak boleh lagi menjadi ladang bancakan para elit birokrat yang haus proyek dan kekuasaan.

Hingga berita ini diterbitkan, KPK masih menutup rapat jumlah nominal suap yang disita. Namun berdasarkan pola kasus-kasus sebelumnya, pembagian fee proyek di lingkungan PUPR biasanya berkisar antara 5 hingga 10 persen dari total nilai proyek, dan disalurkan secara berjenjang mulai dari kontraktor hingga pejabat tinggi.

KPK dijadwalkan akan menggelar konferensi pers resmi pada Selasa (4/11/2025) untuk mengumumkan status hukum para pihak yang diamankan serta rincian perkara yang menjerat Gubernur Abdul Wahid dan jajarannya.

Sementara itu, suasana di Kantor Gubernur Riau tampak tegang. Sejumlah ASN memilih bungkam, sementara beberapa pejabat eselon dikabarkan mulai menghapus jejak komunikasi internal yang berkaitan dengan proyek-proyek PUPR.

Redaksi menggarisbawahi bahwa kasus ini akan menjadi batu ujian moral bagi aparat penegak hukum dan generasi muda Riau.

Rakyat menanti — apakah OTT Gubernur Abdul Wahid akan membuka tabir besar korupsi sistemik yang selama ini menjerat birokrasi Riau, atau hanya menjadi episode singkat yang berlalu tanpa perubahan.(RED)***