DPC GMNI Jambi Tagih Tanggung Jawab Al Haris dan Hafiz Fattah Soal Tata Kelola dan Karhutla

Geruduk Kantor DPW PAN Jambi, GMNI Desak Zulkifli Hasan Evaluasi Kadernya

DPC GMNI Jambi saat menggelar aksi di Kantor DPW PAN Jambi, Kamis (15/10/2026) - Desak Ketum PAN Zulkifli Hasan evaluasi kader

JAMBI, membacabangsa.co.id - Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Jambi menggelar aksi unjuk rasa dan konferensi pers di Kantor DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Jambi, Kamis (15/10/2026).

Aksi ini merupakan bentuk kritik terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus desakan agar PAN bertanggung jawab atas kinerja kader-kadernya yang menduduki jabatan publik di Provinsi Jambi.

DPC GMNI Jambi mendesak Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kader PAN yang menduduki jabatan publik di Jambi. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa mandat rakyat dijalankan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Ketua DPC GMNI Jambi, Ludwig Syarif Sitohang, menegaskan bahwa partai politik tidak boleh hanya hadir ketika momentum pemilihan umum, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap kinerja kadernya setelah memperoleh kekuasaan.

"Kami mendesak Zulkifli Hasan untuk tidak menutup mata terhadap persoalan di Jambi. PAN harus berani mengevaluasi kader-kadernya yang menduduki jabatan publik. Mandat rakyat bukan hak istimewa untuk menjalankan kekuasaan tanpa evaluasi, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat," tegas Ludwig.

GMNI Jambi juga menuntut pertanggungjawaban politik Ketua DPW PAN Jambi, Al Haris, selaku Gubernur Jambi, dan Wakil Ketua DPW PAN Jambi, Muhammad Hafiz Fattah, selaku Ketua DPRD Provinsi Jambi. Keduanya didesak menunjukkan tanggung jawab melalui kebijakan konkret, keterbukaan informasi, serta pelaksanaan fungsi pemerintahan yang berpihak kepada rakyat.

Selain tata kelola pemerintahan, GMNI Jambi juga menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menimbulkan kabut asap dan berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat. GMNI mendesak pemerintah daerah mengambil langkah serius dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla, membuka informasi kualitas udara, serta memastikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat terdampak.

"Jangan sampai masyarakat terus menanggung dampak kabut asap sementara penanganannya tidak memberikan kepastian. Pemerintah harus hadir melalui tindakan nyata, bukan sekadar imbauan," ujar Ludwig.

GMNI Jambi menegaskan aksi ini merupakan bagian dari komitmen mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kekuasaan dan akan terus mengawal persoalan masyarakat di Jambi.

"Kepercayaan rakyat bukan cek kosong. Partai politik dan pejabat publik harus membuktikan keberpihakannya melalui kinerja nyata," tutup Ludwig.