Tapanuli Utara Berulang Tahun, Bupati Harus Menjawab Persoalan Rakyat

Tapanuli Utara Berulang Tahun, Bupati Harus Menjawab Persoalan Rakyat


Tapanuli Utara membacabangsa.co.id.Wiranto B Manalu, memperingati Hari Jadi ke-81 pada 5 Oktober 2026 dengan tema “Pertanian Berkelanjutan, Ekonomi Tapanuli Utara Maju.” Tema ini terdengar besar. Namun, di tengah perayaan, warga berhak bertanya: sejauh mana kemajuan itu dirasakan oleh mahasiswa, keluarga korban bencana, petani, dan masyarakat yang terlibat konflik lahan?

Bantuan Pendidikan: Prestasi Saja Belum Cukup Jika Aksesnya dibatasi.

Pemkab Taput mengumumkan bantuan pendidikan tahun 2025 bagi mahasiswa berprestasi yang kuliah di 20 PTN yang tercantum dalam pengumuman resmi. Syarat yang dipublikasikan juga mencakup IPK minimal 3,50. Artinya, persoalannya bukan sekadar siapa yang berprestasi, tetapi mengapa mahasiswa berprestasi dari kampus lain tidak tercakup dalam skema tersebut. Bupati perlu membuka dasar pemilihan kampus dan sumber pendanaannya. Jika dana atau ketentuan memang membatasi penerima, jelaskan secara terang. Namun, pemerintah juga perlu menjawab: apakah ada skema bantuan lain bagi mahasiswa yang memenuhi kriteria tetapi kuliah di luar daftar itu? Anak Tapanuli Utara tidak semestinya merasa masa depannya ditentukan oleh kampus tempat ia belajar.

Bimtek Kepala Desa: Dugaan Harus Diperiksa, Publik Perlu Kejelasan.

Masyarakat masih menantikan kejelasan mengenai dugaan bimbingan teknis (bimtek) fiktif yang disebut melibatkan para kepala desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang menghabiskan anggaran senilai Rp. 1,2 Miliar. Jika dugaan itu benar, publik berhak mengetahui bagaimana proses pemeriksaan berjalan dan siapa yang bertanggung jawab. Jika tidak benar, pemerintah juga perlu menyampaikan klarifikasi berbasis fakta. Membiarkan pertanyaan ini menggantung hanya akan memperbesar kecurigaan masyarakat.

Bencana: kerja darurat perlu diikuti pertanggungjawaban pemulihan.

Banjir dan longsor pada November 2025 membawa duka besar bagi Tapanuli Utara. BNPB melaporkan longsor di sejumlah kecamatan, korban jiwa dan warga hilang, rumah tertimbun, akses jalan terputus, serta penetapan status tanggap darurat oleh pemerintah daerah. Pemkab kemudian memperbarui data penanganan dan melaporkan 34 korban meninggal pada 3 Desember 2025. 
Upaya darurat memang penting, tetapi warga juga berhak mengetahui apa yang sudah dilakukan setelah masa tanggap darurat: bagaimana pemulihan rumah dan fasilitas umum, bantuan bagi keluarga terdampak, pemulihan mata pencaharian, serta langkah mengurangi risiko bencana berikutnya. Pertanyaannya bukan untuk menafikan kerja petugas di lapangan. Pertanyaannya adalah apakah penanganan dan pemulihan sudah cukup, merata, dan transparan.

Pertanian Berkelanjutan Tidak Bisa Berjalan di Tengah Konflik Lahan.

Tema hari jadi ini juga menuntut jawaban atas konflik lahan yang berkaitan dengan wilayah kelola masyarakat dan konsesi PT TPL. Pemberitaan dan laporan organisasi masyarakat sipil mencatat perselisihan agraria di sejumlah wilayah Tapanuli Utara, termasuk laporan warga mengenai kerusakan kebun di Banuaji Dua dan kajian tentang klaim serta tumpang tindih penguasaan lahan. Laporan-laporan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lapangan dan proses yang adil, bukan dibiarkan menjadi pertentangan antarmasyarakat. 
Jika terjadi pembukaan lahan dengan cara membakar, pemerintah harus memastikan siapa yang melakukannya dan mengambil langkah pencegahan serta penegakan aturan. Jangan sampai warga dibiarkan saling berhadapan, sementara penyelesaian status lahan dan perlindungan lingkungan berjalan tanpa kejelasan. Bupati perlu memimpin koordinasi lintas pihak, membuka ruang mediasi yang dipercaya masyarakat, dan menyampaikan langkah serta tenggat penyelesaian secara terbuka.
Pada usia ke-81 ini, rakyat tidak cukup disuguhi tema dan seremoni. Rakyat berhak meminta ukuran nyata: siapa yang mendapat akses pendidikan, bagaimana dugaan penyimpangan diperiksa, bagaimana korban bencana dipulihkan, dan kapan konflik lahan ditangani secara adil?
Bupati, masyarakat menunggu jawaban dan tindakan. Jangan biarkan “Pertanian Berkelanjutan, Ekonomi Tapanuli Utara Maju” berhenti sebagai tulisan di spanduk. Buktikan melalui kebijakan yang terbuka, keberpihakan yang adil, dan penyelesaian masalah yang dapat diperiksa publik.
Kritik ini saya sampaikan sebagai kepedulian kepada kampung halaman. Tapanuli Utara layak maju—tetapi kemajuan harus dirasakan oleh seluruh masyarakatnya.(NUR)

Komentar Via Facebook :