Diduga Kepala Desa Mapesai Jadikan Jabatan Untuk Menjual Banyak Lahan Diminta Kapolres Inhu Panggil

Inhu,adanya informasi penjualan lahan di salah satu desa yang berada di kabupaten indra giri hulu,tepatnya di desa rantau mapesai,kecamatan rengat,kabupaten indra giri hulu,tim awak media mencoba mencari tau kebenaran tersebut,setelah mendapatkan informasi dari beberapa masyarakat,awak media mencoba menghubungi beberapa masyarakat sekitar.

11 November 2026 tim awak media menghubungi kembali beberapa masyarakat,melalui via telepon,salah satu warga pun membenarkan,dari awal menjabat,pak kades memang sering menjual tanah masyarakat dan tanah yang belum ada suratnya, masyarakat disini semua tau,bahkan ini rame masyarakat tau pak kades jual tanah seluas 60 hektar,tapi takut untuk bicara,ucap seorang warga,

Kemudian awak media kembali menghubungi beberapa warga lainnya,sama,dengan pernyataan warga sebelumnya,bahkan kali ini pernyataan seseorang warga yang juga pernah menjabat sebagai perangkat desa juga membenarkan,memang benar,kades menjual lahan desa,dan ada juga warga yang datang kepada saya,menunjukan surat bahwa dia pemilik tanah,namun kades menjual tanah itu kepada orang lain,dan mencoba memberitahu kades,tapi saya malah di blokir,ucapnya,

Awak media mencoba menghubungi kepala desa melalui via telepon,dan chating,namun kepala desa tidak menjawab konfirmasi dan telepon tersebut.

Kemudian tim awak media menghubungi Kadus yang informasinya selalu menjadi pengukur setiap ada tanah yang akan dijual,melalui via telepon,Kadus mengatakan,memang benar kades menjual tanah,tapi tanah desa sebelah,dan kades hanya menganti suratnya,awak media kembali menanyakan,kok tanah desa sebelah suratnya dibuat pak kades mapasai?sudah berapa kali pak Kadus mengukur lahan yang mau di jual tanya awak media,ya udah sering,gak bisa dihitung,tapi saya menjabat Kadus masih baru,pak kades jual tanah dan lahan cuma yang jelas kok,ucap Kadus seakan membenarkan perbuatan kades,namun saat awak media mengatakan,apa pernyataan bapak bisa di pertanggung jawabkan?Kadus langsung mematikan teleponnya dan tidak mau lagi komunikasi.

Seperti yang awak media terima aduan dari masyarakat setempat, bahwa kades mereka sudah sering melakukan hal tersebut diatas , bahkan sejak awal menjabat sebagai Kepala Desa Rantau mapesai

Jika benar kades mapasai melakukan penjualan lahan negara dan membuat ulang surat tanah masyarakat dan menjualnya, maka kades mapesai melanggar UU
Pemalsuan Surat dan Akta Otentik. Pelaku yang membuat atau menggunakan surat tanah palsu terancam pidana penjara maksimal 6 tahun berdasarkan Pasal 263 KUHP (atau Pasal 391 dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional). Jika yang dipalsukan adalah akta otentik seperti sertifikat tanah, ancamannya meningkat menjadi maksimal 8 tahun penjara sesuai Pasal 264 KUHP. [1, 2, 3]Penjualan Tanah Tanpa Hak (Stellionaat). Menjual atau menyewakan tanah negara seolah-olah milik sendiri melanggar Pasal 385 KUHP. Tindak pidana penggelapan hak atas barang tidak bergerak ini diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun. [1]Tindak Pidana Penipuan. Jika pelaku membujuk pembeli menyerahkan uang dengan memakai dokumen palsu atau rangkaian kebohongan, pelaku juga dapat dijerat Pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana penjara hingga 4 tahun.

Sampai dengan berita ini ditayangkan, Iskandar selaku kepala desa, tidak mau merespon panggilan ataupun chattingan yang dilayangkan oleh awak media.( Bersambung)

Tim