Masyarakat Resah Parkir Kendaraan Di RSUD Indra Sari Rengat Mencapai 35 Ribu per kendaraan Publik Pe

Rengat - Indragiri Hulu: Sorotan terhadap pelayanan publik kembali mengarah ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Indra Sari Rengat, Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Kali ini bukan terkait pelayanan medis, melainkan sistem pengelolaan parkir yang dinilai tidak rasional dan berpotensi membebani masyarakat, terutama saat berada dalam situasi darurat kesehatan atau mengunjungi keluarganya yang sedang dirawat di Rumah Sakit tersebut. Jumat (13/11/2026)

Keluhan tersebut muncul setelah seorang warga Rengat berinisial Sd menceritakan pengalamannya ketika berkunjung ke RSUD Indra Sari Rengat. Ia mengaku terkejut saat hendak keluar dari area parkir karena sistem gate parkir menampilkan tagihan sebesar Rp. 20.000, padahal kendaraannya hanya berada di area hanya beberapa Jam saja.

“Ini sangat tidak masuk akal. Baru masuk ke Rumah Sakit karena ada keperluan menjenguk keluarga, ketika keluar langsung ditagih Rp. 20.000. Bagaimana mekanisme perhitungan tarifnya? Jangan sampai masyarakat yang sedang panik karena urusan kesehatan atau mengunjungi keluarga yang sedang sakit justru dibebani sistem parkir seperti ini,” ujar Sd kepada wartawan.

Menurut informasi yang berhasil dihimpun oleh tim investigasi awak media, beberapa masyarakat yang mengunjungi Rumah Sakit juga menyebutkan bahwa kisaran tarif parkir di area RSUD Indra Sari berkisar 10 - 35 Ribu per kendaraan (Roda dua maupun roda empat).

Menindaklanjuti keluhan tersebut, tim investigasi awak media mencoba melakukan konfirmasi kepada Direktur RSUD Indra Sari via telpon selulernya WhatsAppnya, ketika dikonfirmasi terkait banyaknya keluhan masyarakat terkait pembayaran tarif parkir, Dirut RSUD Indra Sari, mengatakan," coba hubungi Kabag. nya buk, saya sedang dalam perjalanan".

Selanjutnya, tim investigasi awak media mencoba melakukan konfirmasi kepada Kabag RSUD Indra Sari, dan Kabag menyebutkan bahwa, "Itu tarif parkir yang sudah di PKS kan antara RSUD dan PD Indragiri, ada yang tidak sesuai dengan tarif tersebut dilapangan artinya  pungli, terimakasih", ucap Kabag dikonfirmasi melalui via telpon selulernya (WhatsApp).

Atas jawaban Kabag. Tim investigasi awak media meminta pihak terkait melakukan evaluasi terhadap sistem perparkiran yang ada di RSUD Indra Sari, hal ini agar masyarakat tidak lagi dibebankan oleh pembayaran tarif parkir yang tidak masuk akal.

Catatan Tim investigasi awak media:

Pertanyaannya, Berapakah jumlah setoran yang diberikan oleh RSUD Indra Sari Rengat kepada pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu per bulan/ per tahun?

Apa betul pendapatan parkir tersebut untuk peningkatan PAD Pemkab. Inhu?

Kemana aliran Dana storan parkir RSUD Indra Sari Rengat selama ini?

Disini Pihak pihak terkait harus menjawab semua pertanyaan tim investigasi awak media yang mewakili masyarakat, demi adanya teranparansi dan keterbukaan informasi publik, agar masyarakat tidak menduga-duga hal hal yang selama ini ditutup - tutupi dan storan parkir RSUD Indra Sari agar tidak masuk ke kantong pribadi pihak pihak yang tidak bertanggung jawab, dan Terkait hal tersebut harus segera di audit.

Tim investigasi awak media menegaskan bahwa permasalahan ini bukan sekadar nominal uang parkir, melainkan menyangkut sistem pengelolaan parkir yang harus transparan dan akuntabel, apalagi berada di fasilitas milik negara.

“Ini bukan soal Rp. 10-35 ribu. Yang dipertanyakan adalah sistemnya. Kalau kejadian seperti ini dialami banyak orang setiap hari, berapa besar akumulasi uang yang masuk dari sistem yang tidak jelas mekanismenya?” ujar salah satu tim investigasi awak media dengan nada kecewa.

Tim investigasi awak media menilai respons yang disampaikan Kabag. RSUD Indra Sai dinilai kurang menunjukkan empati terhadap masyarakat dan tidak mencerminkan sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh institusi pelayanan publik.

Menurutnya, Dirut RSUD Indra Sari Rengat ataupun Kabag. seharusnya turun langsung menangani polemik tersebut. Ia menegaskan bahwa pengelolaan parkir di fasilitas milik negara tidak boleh semata-mata berorientasi pada keuntungan komersial tanpa dasar regulasi yang jelas dan transparan.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu ataupun Dirut RSUD Indra Sari harus turun tangan. Pengelolaan parkir di lahan negara harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak merugikan masyarakat sebagai pengguna layanan,” katanya.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak manajemen RSUD Indra Sari belum memberikan penjelasan terbuka mengenai perusahaan penyedia sistem aplikasi parkir yang digunakan maupun pihak vendor yang menyediakan tenaga pengelola di lapangan.

Informasi mengenai pengembang sistem aplikasi juga belum disampaikan secara transparan kepada tim investigasi awak media/ Wartawan. Penjelasan yang muncul sejauh ini hanya saling buang badan ataupun lempar tanggung jawab 

Situasi ini memunculkan desakan dari berbagai pihak agar lembaga berwenang seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Pengawas RSHS serta Pemkab Inhu harus segera melakukan audit menyeluruh terhadap sistem pengelolaan parkir dan kerja sama dengan pihak ketiga di rumah sakit tersebut.

Audit dinilai penting untuk memastikan tidak ada potensi penyimpangan dalam pengelolaan lahan negara, sekaligus menjamin sistem yang diterapkan benar-benar adil bagi masyarakat yang menggunakan fasilitas kesehatan.

Sementara itu, tim investigasi awak media masih terus berupaya melakukan konfirmasi lanjutan kepada pihak vendor aplikasi maupun penyedia tenaga pengelola parkir guna memperoleh penjelasan mengenai mekanisme penentuan tarif yang digunakan dalam sistem tersebut.

Media ini membuka ruang hak jawab dan hak koreksi seluas-luasnya sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pemberitaan ini berdasarkan investigasi lapangan dan keterangan sumber. Seluruhnya masih dalam ranah diduga dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Bersambung……

(Red**/Tim)